Illegal Fishing Merupakan Salah Satu Ancaman Terhadap

Illegal Fishing Merupakan Salah Satu Ancaman Terhadap – Penelitian dari University of British Columbia menemukan bahwa antara delapan dan 14 juta ton ikan ditangkap secara ilegal, dan industri perikanan global kehilangan lebih dari $20 miliar pada tahun yang sama. Sumber yang sama menyoroti kawasan Asia-Pasifik sebagai zona kerugian yang diakibatkannya

Bagi perekonomian negara-negara maritim dunia, banyak organisasi internasional seperti Food and Agriculture Organization (FAO) dan International Maritime Organization (IMO) telah mengklasifikasikan masalah ini sebagai ancaman strategis bagi sektor perikanan global sejak tahun 2014. spesial,

Illegal Fishing Merupakan Salah Satu Ancaman Terhadap

Pada abad ke-20, Jepang dan Indonesia, dua negara maritim di tengah Asia-Pasifik, juga pernah bermukim di sini. Industri perikanan merupakan bagian integral dari budaya Jepang, sehingga tidak mengherankan jika sektor ini secara strategis penting bagi perekonomian negara. Pada 2018, laporan Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) menyebutkan produksi ikan di Jepang mencapai 4,2 juta ton senilai 13,7 miliar dolar.

Pdf) Strategi Pemerintah Indonesia Dalam Mewujudkan Keamanan Maritim Melalui Kebijakan Penenggelaman Kapal Secara Terbuka (2014 2017)

Meskipun menjadi salah satu negara terbesar di dunia, Jepang merugi $600 juta setiap tahunnya.

Dalam praktiknya, pemerintah Jepang, di bawah Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, telah memastikan masalah tersebut dengan membuat serangkaian aturan hukum yang tegas. Ini termasuk undang-undang yang melarang impor tangkapan ilegal, peraturan pendaftaran kapal penangkap ikan, penggunaan sistem pelacakan kapal.

. Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai pionir dalam implementasi kebijakan perikanan Indonesia perlu menggunakan VMS untuk mengontrol akses kapal penangkap ikan di atas 30 ton, seiring dengan semakin kompleksnya permasalahan tersebut. Kementerian Kelautan dan Perikanan mengatakan lebih dari 1.000 kapal asing menangkap ikan secara ilegal di zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia di Atlantik Utara antara 2019 dan 2020. Pada 2016, kerugian pemerintah Indonesia mencapai Rp240 miliar.

Hal itu menjadi titik fokus kebijakan maritim pemerintah Indonesia, terutama sejak era Presiden Joko Widodo. Salah satunya adalah memperkuat kerja sama maritim dengan Jepang. Selain itu, kerjasama ini – disertai berbagai pertimbangan strategis – mendorong kedua negara menjadi aktor sentral dalam menjaga norma dan nilai sebagai bangsa maritim dengan mengedepankan kerja sama regional dan kesepakatan bersama dalam piagam kawasan.

Menciptakan Kawasan Bebas Iuu Fishing Di Asean

Mengingat luasnya yurisdiksi yang perlu diatur oleh negara-negara di seluruh dunia, yang terlalu luas dan sulit untuk ditangani secara individual, mengatasi masalah ini memerlukan kemitraan strategis. Kerja sama didorong lebih lanjut untuk memantau dan mengadili kejahatan lintas batas ini.

Yang merugikan wilayah maritim kedua negara. Selain itu, Jepang juga menjadi promotor dan inisiator dari beberapa framework manipulasi

Berdasarkan sumber dari Kementerian Luar Negeri Jepang, beberapa foto tersebut adalah; Pertama, proposal Port State Measurement (PSM) dikembangkan pada Desember 2017 dengan Forum Perikanan Kepulauan Pasifik (FFA). Proposal tersebut berfokus pada pemantauan kapal penangkap ikan di pelabuhan. Kedua, Jepang setuju untuk mendaftar kapal-kapal yang melanggar

Kerangka tersebut disepakati pada tahun 2017 dan kemudian dikembangkan selama dua tahun berturut-turut. Selain itu, salah satu implementasi paling strategis dari aktivisme kekuatan menengah Jepang adalah dalam kemitraan terkait

Overfishing: Realita Dan (upaya Pencarian) Solusi Halaman All

Forum Maritim Indonesia-Jepang merupakan kesepakatan kerja sama maritim lanjutan. Forum yang disepakati oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan dan Menteri Luar Negeri Jepang saat itu Fumio Kishida menekankan kepentingan strategis keduanya di bawah payung aktivisme kekuatan menengah.

Terutama di antara lembaga-lembaga terkait termasuk Japan Coast Guard (JCG) dan Badan Keselamatan Maritim (Bakamla). Ke depan, kerjasama ini dapat diimplementasikan melalui patroli bersama secara berkala.

Secara formal, kemitraan Jepang-Indonesia juga memposisikan Jepang sebagai aktor sentral dalam inisiatif pembentukan tata kelola maritim regional. Diantaranya adalah ASEAN Regional Forum (ARF) yang kerap melibatkan Jepang dalam merumuskan kebijakan. Pada pertemuan ARF ke-9 tahun 2017, yang berfokus pada masalah keamanan maritim, Jepang mengadopsi dan mengusulkan sejumlah langkah kebijakan utama, seperti pertukaran data intelijen satelit kapal penyerang.

Sumber yang sama melaporkan bahwa Jepang mendanai sektor keamanan maritim ASEAN dan mengembangkan kemampuan pengawasan maritim. Selain itu, Jepang membutuhkan keputusan tertulis

Pelaku Illegal Fishing Hanya Dibina, Warga Beloan Ancam Demo

Di sini, Indonesia sangat mendukung peran Jepang dalam implementasi regulasi keamanan maritim di ARF. Ini termasuk membantu menetapkan prioritas kebijakan dan menyelenggarakan sesi sampingan sebagai forum diskusi pakar tentang isu-isu yang relevan.

Pertama, baik Jepang maupun Indonesia merupakan kekuatan menengah dengan sektor ekonomi maritim yang kuat. Ini mendorong keduanya untuk memiliki minat yang sama dalam melihat subjek

Sebagai ancaman keamanan yang tidak biasa bagi ekonomi maritim. Terbentuknya Forum Maritim Indonesia-Jepang dan rangkaian kesepakatannya merupakan bukti kesepahaman kepentingan antara keduanya.

Poin lainnya adalah bahwa keduanya memiliki visi yang sama dan mempromosikan Visi ASEAN tentang Indo-Pasifik (AOIP) terkait keamanan maritim regional, termasuk komitmen untuk memantau aktivitas penangkapan ikan.

Program Kerja Mitigasi Perubahan Iklim Pt Rimba Raya Conservation

Poin terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah kesamaan antara identitas geografis dan kepentingan nasional kedua pihak. Baik Jepang maupun Indonesia merupakan negara dengan geografi kepulauan sehingga memiliki wilayah laut yang luas. Artinya, keduanya memiliki kepentingan ekonomi maritim yang signifikan.

Perkembangan perikanan laut yang luar biasa telah menjadikan Jepang sebagai kekuatan ekonomi maritim tradisional di dunia, khususnya di bidang perikanan laut. Dalam praktiknya, keamanan maritim jelas menjadi prioritas negara.

Di sisi lain, berdasarkan kajian Yakti dan Wiksana (2021), isu keamanan maritim terus diangkat sejak periode kedua kepresidenan Joko Widodo, meski Indonesia belum mengedepankan prinsip “poros maritim global”. “Beberapa instansi pemerintah antara lain Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan TNI-AL. Hal ini menunjukkan betapa sentralnya sektor maritim bagi Indonesia. Kesamaan ini semakin mempererat hubungan kedua negara di bidang keamanan maritim maupun dalam bidang penanggulangan.

Ini adalah isu strategis untuk keamanan maritim global. Kegiatan penangkapan ikan yang tidak diatur ini jelas merugikan perekonomian banyak negara maritim. Mengingat ruang lingkup pekerjaannya, maka perlu terjalin kerjasama dan kolaborasi untuk mengatasi bersama.

Tni Al Kembali Tangkap Dua Kapal Bendera Vietnam

Jepang adalah pemain kunci dalam upaya memerangi masalah ini, berpartisipasi dalam berbagai pengaturan sektor terkait. Hubungan antara Jepang dan Indonesia memperkuat upaya tersebut sejalan dengan visi dua kekuatan menengah yang terlibat dalam aktivisme sentral untuk menyebarkan nilai dan standar keamanan maritim secara regional bahkan global.

Selain itu, dari persepsi ancaman bersama terhadap identitas geografis dan kepentingan ekonomi, kerja sama antara keduanya memiliki basis strategis yang penting. Upaya penanggulangan ancaman maritim, termasuk pemberantasan praktik illegal fishing, diharapkan tetap menjadi perhatian saat ini, dengan Forum Maritim Indonesia-Jepang dan pembentukan tata kelola maritim regional semakin mempererat hubungan kedua negara. . dari Pemerintah Indonesia. Memberikan rekomendasi global untuk praktik terbaik saat ini merupakan upaya yang sulit

Di Jakarta, 22-23 April. Forum yang diprakarsai oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) itu membahas langkah-langkah kebijakan, tata kelola, teknologi, dan keuangan untuk kesehatan dan kekayaan laut.

Menurut Sjarief Widjaja, Kepala Badan Pengkajian Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM KP), rekomendasi forum tersebut penting untuk dibahas karena IUUF fishing sudah menjadi kejahatan internasional.

Instrusi Kapal Dari Negara Lain Masih Sulit Dihentikan Di Laut Indonesia

Rekomendasi pengelolaan IUUF Indonesia antara lain penguatan pengelolaan laut lepas. Namun, untuk memastikan respons yang lebih baik, Indonesia juga akan terus mengevaluasi aksi nasional dan regional untuk mengatasi IUUF. Upaya ini harus didukung oleh transparansi global yang lebih besar.

Kerja sama global diperlukan untuk mengatasi IUUF, tambah Sjarief, seraya menambahkan bahwa isu IUUF dan TOFC telah menjadi isu kritis dan mendesak. Namun di sisi lain, pemahaman umum banyak negara di dunia tentang TOFC masih dianggap kurang baik. Oleh karena itu, Indonesia berpendapat bahwa kita harus lebih memahami masalah ini.

Kepala BRSDM KKP Sjarief Widjaja memberikan kenang-kenangan kepada delegasi peserta Lokakarya Internasional High Level Panel (HLP) IUU Fishing and Organized Crime in the Fishing Industry di Kantor KKP, Jakarta pada Senin (22/07/2019). Acara yang dihadiri 14 negara tersebut membahas illegal, unreported and unregulated fishing (IUUF) dan kejahatan perikanan terorganisir transnasional. Foto: Humas KKP/Indonesia

Forum tersebut, dengan TOFC sebagai panduan untuk mengatasi masalah IUUF, menggabungkan ilmu pengetahuan terbaru, mengintegrasikan pemikiran modern tentang solusi laut yang inovatif, berfokus pada implikasi bagi pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial negara-negara berkembang.

Ancaman Iuuf Dan Keamanan Laut Indonesia

16 Membahas TOFC. Kedua dokumen tersebut diharapkan dapat memberikan informasi yang komprehensif mengenai kondisi dan rekomendasi upaya penanggulangan IUUF dan TOFC di seluruh dunia.

Pada tanggal 15 dibahas berbagai pendekatan praktik IUUF di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan laut lepas. Selain itu juga mengidentifikasi kelemahan sistem yang tidak secara langsung mendukung praktik IUUF dan langkah-langkah perbaikan pengelolaan laut sehingga bebas dari praktik IUUF.

15 juga membahas ancaman terhadap keamanan maritim seperti penyelundupan ilegal, perdagangan manusia, perbudakan dan pembajakan. Namun, dia menyelesaikan dokumen-dokumen itu

15 Masih ada beberapa kelemahan, seperti kurangnya mekanisme global untuk mencapai kepatuhan negara terhadap hukum internasional yang diterima.

Tni Al Tangkap 2 Kapal Berbendera Vietnam Bermuatan 15 Ton Ikan Di Laut Natuna

Masih terdapat gap antara kebijakan dan penanganan kasus IUUF, masih minimnya kesadaran dan perhatian terhadap upaya anti IUUF.

) disarankan untuk mempertahankan kebijakan pendaftaran tertutup, uji tuntas pada pemegang lisensi baru, autentikasi digital tangkapan melalui sertifikat.

) juga menyerukan penegakan hukum, peningkatan kerjasama internasional, dan pembentukan perjanjian pengelolaan perikanan dalam negeri. Kemudian negara juga harus menjamin pelaksanaannya

) juga harus mendukung upaya pemberantasan IUUF dengan membangun skema digital untuk mendokumentasikan tangkapan di seluruh dunia,” ujarnya.

Kerja Sama Indonesia Jepang Untuk

FV Viking, kapal yang terbukti terlibat illegal fishing dan diburu Interpol, tenggelam di lepas pantai timur Pangandaran, Viceroyalty Pangandaran, Jawa Barat pada Senin (14/03/2016). Foto: Humas KKP/Indonesia

Secara umum, Sjarief menjelaskan tata kelola lautan dunia dapat ditingkatkan dengan menetapkan standar dasar yang diterima secara internasional, mengadaptasi peran lembaga/organisasi internasional, dan membentuk jaringan manajemen kasus permanen untuk meningkatkan koordinasi dan kerja sama antar negara dan organisasi internasional yang ada. organisasi

16, Syarif

Backlink merupakan salah satu contoh dari, osteoporosis merupakan salah satu kelainan tulang yang disebabkan oleh kekurangan, kekuatan kelemahan peluang ancaman merupakan salah satu metode analisis yaitu, sakit maag merupakan salah satu gangguan pada fungsi lambung, perasaan kembung pada perut merupakan salah satu indikator penyakit, kekuatan kelemahan peluang ancaman merupakan salah satu metode analisis, berikut yang merupakan salah satu ciri makanan sehat adalah, sesak napas merupakan salah satu gejala awal penyakit, batuk merupakan salah satu gangguan kesehatan yang terjadi pada sistem, gejala stroke merupakan salah satu akibat dari, makrame merupakan salah satu contoh kerajinan yang menggunakan teknik, tanaman anggrek merupakan salah satu tanaman hias

You May Also Like

About the Author: detik